JABARTRUST.JAKARTA, – Selebgram Lisa Mariana mengakui telah menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pengakuan itu disampaikan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 22 Agustus 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan Lisa berlangsung kooperatif dan keterangan yang diberikan akan didalami lebih lanjut. “Kami masih melakukan pendalaman terkait keterangan saksi Lisa Mariana, termasuk penelusuran aliran dana non-budgeter di korsek BJB,” ujar Budi pada Minggu (24/8/2025).
Kasus ini bermula pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. KPK bahkan telah melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil di Bandung, menyita sejumlah barang seperti sepeda motor besar dan mobil yang diduga terkait kasus tersebut.
Dalam pemeriksaan, Lisa enggan merinci jumlah dana yang diterima dan menyerahkan seluruh proses penyidikan kepada KPK. “Ya benar, dana diterima untuk keperluan anak saya,” kata Lisa singkat.
Selain Lisa, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, yakni Yuddy Renaldi mantan Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartono pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB, serta Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma yang merupakan pihak swasta. Dugaan kerugian negara terkait kasus ini mencapai Rp 222 miliar.
Publik juga mencermati hubungan dekat Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Namun, hasil tes DNA yang telah dilakukan menyatakan Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari anak Lisa.
Jubir KPK memastikan segala tindakan penyidikan dipenuhi dengan sesuai prosedur hukum dan akan memanggil saksi-saksi lain yang diperlukan untuk memperkuat penyelidikan.
“Kami terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, termasuk Ridwan Kamil jika diperlukan,” tegas Budi.
Kasus ini menjadi sorotan publik nasional karena melibatkan dana besar dan sejumlah pejabat penting. KPK terus menyelidiki dan mengupayakan transparansi dalam penanganan perkara agar keadilan dapat ditegakkan.
