Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam besar di dunia. Posisi geografisnya yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) menjadikan Indonesia rawan gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Selain itu, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung juga sering melanda berbagai wilayah di Indonesia.
Ring of Fire adalah kawasan di sekitar Samudra Pasifik yang memiliki lebih dari 450 gunung api aktif dan jalur gempa bumi paling aktif di dunia. Indonesia berada di tengah-tengah zona ini, tepatnya di pertemuan tiga lempeng tektonik besar: Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi sangat tinggi di wilayah Indonesia.
Selain gempa bumi dan letusan gunung api, Indonesia juga sering mengalami bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Banjir dan tanah longsor umumnya disebabkan oleh curah hujan tinggi dan pengurangan daerah resapan akibat pembukaan lahan yang masif. Karhutla juga banyak disebabkan oleh pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian.
Dalam 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian akibat bencana alam di Indonesia mencapai hampir Rp 23 triliun per tahun. Bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir menjadi penyumbang kerugian finansial terbesar. Contohnya, gempa dan tsunami Aceh 2004 menyebabkan kerugian hingga Rp 51,4 triliun.
Kerugian besar ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan perekonomian, namun juga kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana. Pemerintah mengalokasikan dana cadangan penanggulangan bencana dalam APBN dengan realisasi rata-rata sekitar Rp 4 triliun per tahun sebagai upaya mitigasi risiko fiskal.
Salah satu ancaman paling serius adalah potensi gempa megathrust, yaitu gempa besar yang terjadi di zona subduksi akibat pergerakan lempeng tektonik yang saling bertumbukan. Di Indonesia, ada dua segmen megathrust yang menjadi perhatian utama, yaitu Selat Sunda dan Mentawai-Suberut, yang sudah ratusan tahun belum mengalami gempa besar.
Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menegaskan bahwa istilah “tinggal menunggu waktu” tidak berarti gempa akan terjadi dalam waktu dekat, karena gempa sulit diprediksi secara pasti. Namun, kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini yang terus dikembangkan BMKG sangat penting untuk mengurangi risiko bencana.
Data BNPB mencatat peningkatan kejadian bencana alam dalam beberapa tahun terakhir, dengan banjir, tanah longsor, dan puting beliung sebagai yang paling sering terjadi. Pada awal tahun 2025, bencana banjir di wilayah Jabodetabek menyebabkan kerugian mencapai hampir Rp 1,7 triliun, dengan dampak signifikan pada sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang paling sering dilanda bencana, termasuk kerugian akibat cuaca ekstrem di Kota Sukabumi yang mencapai lebih dari Rp 1,3 miliar pada semester pertama 2025.
Komitmen Global Melawan Perubahan Iklim: Transformasi Energi dan Tantangan Negara-negara Dunia
Di tengah kekhawatiran dunia akan perubahan iklim, hampir seluruh negara di bumi telah menetapkan tujuan masing-masing untuk mencegah pemanasan global yang tidak terkendali. Namun, tekanan untuk menepati janji-janji tersebut semakin kuat seiring waktu yang terus berjalan dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata di berbagai belahan dunia.
Salah satu kisah inspiratif datang dari Kenya. Di tepian nasional Danau Turkana yang tandus, deretan turbin angin raksasa berdiri kokoh, menjadi simbol transformasi energi. Kenya kini telah menghasilkan 90% listriknya dari energi terbarukan—sebuah lompatan besar sejak awal milenium, ketika sebagian listrik di negara ini masih bergantung pada energi fosil. Tak berhenti di situ, Kenya menargetkan seluruh listriknya akan berasal dari energi terbarukan pada tahun 2035. Ambisi ini menjadikan Kenya sebagai teladan bagi negara-negara lain, terutama saat para pemimpin dunia berkumpul di Bonn, Jerman, untuk membahas agenda menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB di Brasil.
Di balik upaya global ini, terdapat istilah yang kini menjadi jantung diplomasi iklim: Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDCs) .
NDC adalah komitmen nasional setiap negara untuk menurunkan emisi karbon dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Paris di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Setiap lima tahun, 195 negara penandatangan diwajibkan memperbarui target mereka, yang meskipun tidak mengikat secara hukum, tetap menjadi tolok ukur ambisi dan kemajuan global.
Namun, kini, baru 22 negara yang telah mengajukan target iklim terbaru ke UNFCCC. Negara-negara besar seperti Inggris dan Jepang termasuk di antaranya, sementara Amerika Serikat sempat menyerahkan rencana dekarbonisasi di bawah pemerintahan Joe Biden sebelum sempat mundur dari Perjanjian Paris di era Donald Trump. Banyak negara masih menetapkan target yang realistis dan selaras dengan prioritas domestik serta daya saing ekonomi. Ketahanan energi nasional kini menjadi alasan utama mengapa isu iklim tetap menjadi kebijakan prioritas.
Indonesia sendiri telah menyampaikan NDC pertamanya pada tahun 2016 dan meningkatkan ambisinya pada tahun 2022, dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Namun, target NDC kedua masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diserahkan ke UNFCCC.
Tantangan besar yang dihadapi negara-negara berkembang, terutama yang memiliki keterbatasan dana seperti Chad, Kongo, dan Bangladesh. Mereka enggan berkomitmen pada target ambisius tanpa jaminan pendanaan yang memadai. Negara-negara kaya dinilai memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk membantu, baik melalui transfer teknologi maupun pendanaan. Pada konferensi iklim di Azerbaijan tahun lalu, negara-negara industri menjanjikan dana USD300 miliar untuk negara berkembang, dengan janji total mobilisasi hingga USD1,3 triliun. Namun, sumber dana tersebut masih menjadi tanda tanya besar.
Transformasi energi global kini semakin nyata. Panel surya dan turbin angin telah diadopsi di berbagai negara sebagai langkah menghindari minyak, gas, dan batu bara. Namun, para ahli sepakat bahwa dampak terbesar hanya akan tercapai jika negara-negara dengan emisi terbesar—anggota G20 seperti Cina, Jerman, Australia, Rusia, dan Amerika Serikat—benar-benar melakukan transformasi besar-besaran. Saat ini, mereka masih bertanggung jawab atas sekitar 80% emisi global dan dinilai belum cukup berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.
Meski tantangan masih terbentang, harapan tetap menyala. Sistem yang dibangun sejak Perjanjian Paris telah membawa perubahan nyata, meski belum sempurna. Setiap komitmen yang diumumkan di panggung dunia kini menjadi sorotan tajam, dan mundur dari janji iklim bukan lagi pilihan yang mudah baik secara moral maupun politik.
Perjalanan menuju masa depan yang lebih hijau memang panjang dan penuh tantangan. Namun, seperti yang diperlihatkan Kenya, perubahan mungkin saja terjadi. Komitmen, inovasi, dan kolaborasi global menjadi kunci untuk menjaga bumi tetap lestari bagi generasi mendatang
