JABARTRTRUST.JAKARTA, – Demonstrasi di depan Gedung DPR seharusnya menjadi ruang demokrasi yang aman—tempat bersuaranya aspirasi rakyat tanpa hambatan. Namun, kekacauan yang pecah pada 28 Agustus 2025 justru memperlihatkan sisi gelap penggunaan kekuasaan oleh aparat, terutama Brigade Mobil (Brimob), yang menampilkan aksi kekerasan brutal hingga merenggut nyawa Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) muda yang tengah memperjuangkan haknya.
Kerusuhan yang berakar dari tindakan pembubaran paksa justru mempertegas kegagalan sistem dalam menanggapi aspirasi publik secara damai. Brimob, sebagai pasukan elit kepolisian, tampil bagaikan tentara yang malah menindas rakyatnya sendiri. Tragisnya, rantis Brimob melaju tanpa kompromi, sengaja menggilas Affan yang berlari sendirian di tengah kerumunan. Insiden brutal ini bukan kali pertama menambah daftar panjang kekerasan aparat di ruang publik—setelah peristiwa menembak di depan Bawaslu hingga tragedi Kanjuruhan.
Pengemudi ojol, sebagai bagian dari masyarakat kelas bawah yang tergerus tekanan kapitalisme, hanya mampu menyuarakan keresahan melalui aksi-aksi protes yang kini telah bercampur dengan duka dan kemarahan, memicu solidaritas yang bisa bereskalasi menjadi pemberontakan terbuka—yang kini disebut sebagai “Ojol Insurrection”.
Lebih dari sekadar pertikaian kelompok, demo buruh, mahasiswa, dan ojol sejak 25 Agustus lalu menjadi tekanan serius bagi Pemerintahan Prabowo, khususnya aparat kepolisian. Penggunaan kekerasan represif yang meluas diduga sebagai upaya membungkam gelombang ketidakpuasan yang berkelanjutan.
Sikap arogan Kapolri Listyo Sigit menjadi titik puncak ketidakpercayaan publik. Mabes Polri yang seharusnya jadi payung hukum dan keamanan malah membatu praktik otoritarianisme yang mengorbankan demokrasi. Pilihan tegas dinilai hanya satu: pencopotan Sigit atau risiko meluasnya gejolak hingga aksi perlawanan lebih besar kepada pemerintahan.
Presiden Prabowo dihadapkan pada dilema krusial. Sikap tegas dan cepat untuk mengatasi persoalan adalah wajib agar situasi tidak memburuk. Jika tidak, insiden seperti mati dan melindasnya rakyat oleh aparatur negara bisa menjadi awal kerusuhan yang lebih besar dan sistemik.
Isu ini bukan hanya perihal pergantian Kapolri, melainkan sebuah pertaruhan demokrasi dan keadilan. Dari sana, dengungan soal “Makzulkan Prabowo Gibran” menggema, menandakan ketegangan politik yang mulai merembet ke ranah luas—melampaui sekadar demo dan polisi, menuju pergumulan di pusat kekuasaan.
