JABARTRUST.BANDUNG, – Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali menjadi pusat perhatian publik menyusul isu terkait Kapal Phinisi wisata bernama Leticia. Kapal tersebut dikelola oleh PT Jaswita Jabar, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dibeli dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2020-2021 senilai Rp 10 miliar, keberadaan dan aktivitas resmi kapal ini kini menjadi tanda tanya besar di kalangan warga. Tidak ada catatan resmi yang menunjukkan aktivitas kapal tersebut berjalan sesuai tujuan awal.
Menurut laporan dari beberapa media, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mengungkap fakta bahwa kapal phinisi Leticia sebenarnya diperuntukkan untuk operasional pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Namun, seluruh pembiayaan kapal ini memakai dana dari kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menimbulkan pertanyaan atas penggunaan anggaran daerah tersebut.
ARM juga membawa ke permukaan dokumen-dokumen terkait PT Jaswita Jabar yang memperlihatkan indikasi ketidakjelasan investasi ini. Memo internal perusahaan yang tertanggal 31 Agustus 2021 mengungkap rencana pengajuan dana awal sebesar Rp 6 miliar untuk investasi kapal. Namun, secara mengejutkan dalam memo berikutnya pada 24 September 2021, jumlah itu naik drastis menjadi Rp 8,3 miliar, bertambah Rp 2,3 miliar tanpa penjelasan detail yang transparan.
Yang lebih menarik perhatian, dua nama yang tercantum sebagai penanda tangan dokumen tersebut ternyata merupakan orang-orang yang dekat dengan Ridwan Kamil saat menjabat gubernur. Mereka adalah R Ridha Wirahman P, yang disebut sebagai kerabat dari istri Ridwan Kamil, dan Randy Kusumaatmadja, yang berposisi sebagai asisten pribadi Ridwan Kamil kala itu.
Sampai saat ini, belum terdapat respons resmi dari Ridwan Kamil sendiri, jajaran Pemprov Jawa Barat, atau manajemen PT Jaswita Jabar terkait tudingan yang diungkapkan ARM. Kasus ini menjadi cermin dari potensi kerugian yang mungkin dialami negara akibat investasi publik yang dilakukan tanpa transparansi dan pengawasan memadai.
