JABARTRUST.JAKARTA, –Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga yang mencakup periode Juli hingga September 2025. Penyaluran ini menjadi harapan besar bagi keluarga penerima manfaat (KPM) guna memenuhi kebutuhan dasar dan membantu perekonomian keluarga di tengah tantangan ekonomi.
Proses penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 3 sudah mulai dilakukan sejak Agustus 2025 melalui bank-bank Himbara. Dana bantuan akan langsung dikirimkan ke rekening KPM dan dapat dicairkan melalui ATM, agen bank, e-warong, atau kantor cabang bank penyalur sesuai domisili masing-masing penerima.
Besaran dana yang bisa diterima berbeda berdasarkan komponen yang dimiliki oleh setiap KPM. Sebagai contoh, pencairan BPNT tahap 3 memberikan bantuan sebesar Rp600.000 per KPM untuk tiga bulan. Jika KPM juga memiliki komponen PKH, maka total bantuan yang diterima bisa mencapai Rp2,1 juta sekaligus.
Berikut rincian komponen PKH tahun 2025 untuk tahap ketiga:
-
Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap
-
Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap
-
Anak SD: Rp225.000 per tahap
-
Anak SMP: Rp375.000 per tahap
-
Anak SMA: Rp500.000 per tahap
-
Lansia di atas 60 tahun: Rp600.000 per tahap
-
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
Kombinasi dari berbagai komponen inilah yang memungkinkan sebagian KPM menerima bantuan hingga Rp2,1 juta pada pencairan tahap ini.
Untuk memudahkan penerima bansos dalam mengecek status pencairan, pemerintah menyediakan layanan daring di laman resmi Kemensos lewat https://cekbansos.kemensos.go.id. Penerima hanya perlu memasukkan data wilayah sesuai KTP, nama lengkap, dan kode captcha untuk mencari informasi pencairan dana.
Selain itu, pengecekan dapat dilakukan langsung melalui rekening bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, maupun dengan menghubungi pendamping sosial di daerah masing-masing.
Kemensos mengingatkan seluruh penerima bansos untuk menggunakan dana bantuan tersebut sesuai kebutuhan pokok dan tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemerintah juga memastikan penyaluran dilaksanakan dengan transparan dan tepat sasaran.
