JABARTRUST.BANDUNG, – Pada 17 Agustus 2025, Indonesia merayakan momen agung 80 tahun kemerdekaan. Namun bagi Adhyasta Dirgantara, seorang jurnalis media online nasional, kemerdekaan tersebut terasa hambar dan penuh paradoks. Pers yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, ternyata belum merdeka sepenuhnya, seperti yang tergambar dari pengalaman pahitnya.
Pada 27 Februari 2025, saat meliput acara yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Markas Besar Polri Jakarta, Adhyasta mengajukan pertanyaan kritis soal penyerangan Mapolres Tarakan oleh oknum tentara. Tidak lama setelah itu, dua pria berseragam TNI mendatanginya dengan nada mengancam. “Kau memang tidak di-briefing?” tanya salah satu dari mereka. Adhyasta menjawab jujur bahwa dia baru datang. Namun, salah satu pria mengancam, “Kutandai muka kau, kusikat kau ya!” Ia pun mempertahankan haknya untuk bertanya, “Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab.”
Bagi Adhyasta, insiden ini adalah bukti bahwa kemerdekaan pers masih sebatas wacana. Ancaman fisik dan intimidasi yang diterimanya bukan sekadar gertakan, melainkan serangan serius terhadap kebebasan pers. Ia menegaskan, “Saya enggak bawa-bawa senjata, saya enggak mencelakai orang. Hanya bertanya, mencari informasi untuk memberikannya kepada masyarakat.”
Tak hanya pria, jurnalis perempuan juga mengalami tekanan berat. Dian, seorang jurnalis perempuan, pernah mengalami pelecehan seksual saat meliput agenda Partai Ummat pada 14 Februari 2023. Di tengah kerumunan yang padat, ia merasakan tangan yang mencubit bagian belakang tubuhnya. Meski pelaku tidak teridentifikasi, respons dari pihak terkait justru mengecewakan. Dian juga pernah mengalami pelecehan verbal dari sesama jurnalis pria, yang akhirnya dilaporkan dan berujung pemecatan pelaku.
Kisah Dian dan Adhyasta mencerminkan kebutuhan mendesak akan ruang aman bagi para jurnalis, terutama perempuan. “Mungkin banyak jurnalis perempuan yang mengalami hal yang sama dengan saya, tapi tidak berani bersuara karena stigma dan kekhawatiran,” ucap Dian. Data survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 2022 mengungkap, 82,6 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk.
Ancaman terhadap pers bukan hanya soal intimidasi fisik. Kasus teror kepala babi ke jurnalis Tempo, serangan bom molotov ke kantor surat kabar Jubi di Papua, hingga pembunuhan jurnalis seperti Rico Sempurna Pasaribu dan Juwita dari Newsway.co.id menjadi gambaran serius betapa kebebasan pers diuji. Apalagi serangan siber masif yang dialami Suara.com dengan 285 juta serangan dalam waktu singkat menunjukkan medan pertempuran baru yang harus dihadapi jurnalis era digital.
Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana, menilai bahwa berulangnya kekerasan ini menjadi sinyal pers Indonesia belum merdeka. “Kami berada dalam demokrasi yang palsu, karena jurnalis bekerja dalam ketakutan,” katanya. Bayu menegaskan, tanpa penegakan hukum yang tegas dan perlindungan negara, kebebasan pers akan terus terkekang.
Ia mengutip pesan Presiden ke-3 BJ Habibie tentang pentingnya ruang bebas bagi pers untuk memberitakan kebenaran: “Negara harus hadir untuk melindungi kebebasan pers. Ini bukan tugas perusahaan pers, tapi tanggung jawab negara.”
Di tengah perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Adhyasta berharap makna kemerdekaan benar-benar meresap hingga ke ruang redaksi. “Kami ingin bekerja dengan tenang, tanpa ketakutan. Pekerjaan kami adalah amanat undang-undang untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Bagi Dian, kemerdekaan pers juga soal terciptanya ruang aman bagi jurnalis perempuan, “Merdeka berarti bebas dari ketakutan, bekerja dalam lingkungan yang menghormati dan menghargai perempuan.”***
