JABARTRUST.KAB.BANDUNG, – Masyarakat Indonesia telah lama diwajibkan untuk taat membayar pajak sebagai bagian penting kontribusi terhadap pembangunan daerah dan negara. Namun, sebuah kenyataan yang mengejutkan muncul dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang justru memiliki tunggakan pajak kendaraan dinas dalam jumlah cukup besar.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengungkapkan bahwa dari 1.881 unit kendaraan dinas milik Pemkot, terdapat 395 kendaraan yang belum tertib membayar pajak. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkot tertib dalam hal pajak, administrasi, dan penggunaan. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat,” ujarnya saat melakukan inspeksi mendadak, Kamis (21/8/2025).
Kondisi ini menjadi cermin bagi pemerintah sendiri, yang semestinya menjadi teladan dalam disiplin administrasi dan kepatuhan pajak. Jika pemerintah belum bisa mengelola fasilitas dan kewajibannya dengan baik, bagaimana mungkin menuntut masyarakat agar patuh?
Sebagai langkah konkret, lanjut Viman, pihak Pemkot akan melakukan sinkronisasi data antara Pemkot, Samsat, dan Bank BJB. “Kami juga menerbitkan surat edaran Wali Kota soal tertib pajak kendaraan dinas, tertib administrasi kepemilikan dan penggunaan, serta tertib pemanfaatan kendaraan operasional sesuai peruntukan,” katanya.
Viman menekankan pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan yang vital untuk membiayai program pembangunan, terutama infrastruktur. “Kepatuhan ASN dalam membayar pajak kendaraan akan berdampak positif terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya. Masyarakat akan meneladani, dan roda pembangunan pun berjalan lebih baik,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penegakan good governance yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. “Hal ini bentuk keseriusan Pemkot Tasikmalaya dalam mendorong kinerja ASN yang akuntabel dan profesional,” tutup Viman.
Namun, realitas tunggakan pajak kendaraan dinas ini mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih dahulu menempatkan dirinya sebagai contoh nyata sebelum menuntut ketaatan warga. Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga soal integritas dan kepercayaan publik.
