Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Jawa Barat masih menempati tertinggi tingkat kemiskinan terbuka (TPT) di Indonesia pada posisi Februari 2025, meskipun terjadi penurunan persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. TPT Jawa Barat tercatat sebesar 6,74 persen, turun 0,17 poin dari 6,91 persen pada Februari 2024. Namun demikian, jumlah kemiskinan secara absolut justru bertambah sebanyak 20 ribu orang, mencapai total 1,81 juta kemiskinan.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah kemiskinan ini terjadi di tengah tren positif kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. Pada bulan Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat naik sebesar 0,90 juta orang menjadi 24,99 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga meningkat 1,57 poin menjadi 68,91 persen, menunjukkan lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan.
Dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian besar berprofesi sebagai buruh atau pegawai (40,58%), diikuti oleh pekerja mandiri sebesar 22,53%. Namun pekerja di sektor informal masih mendominasi dengan proporsi 55,89%, dibandingkan pekerja formal yang hanya 44,11%. Pekerja informal mencakup mereka yang berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, pekerja lepas, serta anggota keluarga yang tidak menerima upah.
Secara sektoral, lapangan usaha perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 23,10%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18,12%, dan pertanian 15,57%. Selama periode Februari 2024 hingga Februari 2025, sektor perdagangan berhasil menambah lapangan kerja baru sekitar 560 ribu orang.
Di tingkat nasional, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan TPT tertinggi, diikuti oleh Banten sebesar 6,68%, serta Papua Barat Daya dan Papua yang masing-masing mencatat 6,48%. Sebaliknya, Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan terendah sebesar 1,32%, diikuti Bali (1,79%) dan Nusa Tenggara Barat (2,73%).
Data BPS juga menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase mencapai 12,42%. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor kejuruan. Lulusan universitas dan SMA juga menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 9,47% dan 9,28%.
