JABARTRUST.BANDUNG, – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas untuk menata ulang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak produktif dan merugikan. Dalam proses audit yang masih berlangsung saat ini, Dedi mengisyaratkan niat untuk membubarkan BUMD yang pengelolaannya buruk dan tidak memberikan manfaat signifikan untuk daerah.
Nantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan mempertahankan dua BUMD, yaitu Bank Jabar Banten (BJB) dan satu BUMD lain yang akan menjadi badan induk hasil penggabungan seluruh BUMD lainnya di wilayah tersebut. “BUMD-nya digabung, karena terlalu banyak dan tidak efektif. Banyak direktur, cukup satu saja,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menegaskan bahwa perubahan besar sangat diperlukan, mengingat selama ini banyak BUMD yang dikelola untuk kepentingan kelompok tertentu dan telah menyebabkan kerugian keuangan daerah serta ketidakjelasan aset-aset daerah.
“Kalau tidak diubah, situasi ini tidak akan pernah jelas. Banyak tindakan yang merugikan daerah, dan sudah terbukti,” tambahnya. Dedi turut mendukung penegakan hukum atas berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh BUMD agar keuangan daerah dapat dikelola secara transparan dan profesional.
Dalam waktu dekat, Gubernur bakal bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jawa Barat untuk membahas rencana peraturan daerah yang akan mengatur penggabungan dan restrukturisasi BUMD tersebut.
Dedi menginginkan adanya BUMD yang sehat, efisien, dan mampu menopang sektor strategis seperti energi, pangan, dan air. “BUMD yang ideal satu tapi multifungsi,” tegasnya.
Langkah ini disambut positif sebagai upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
