JABARTRUST.BANDUNG, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat secara resmi mengeluarkan maklumat sebagai respon terhadap aksi demonstrasi yang berlangsung selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Agustus 2025 di Gedung DPRD Jabar. Maklumat ini berisi dukungan serta desakan kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor serta mengusut secara transparan kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas terlindas kendaraan taktis polisi.
Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa, membacakan maklumat tersebut pada Senin (1/9/2025) di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung. Dalam kesempatan itu, seluruh pimpinan DPRD dari berbagai fraksi turut hadir mendampingi. Bucky menegaskan, DPRD Jabar mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Kami juga menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus Affan Kurniawan,” ujarnya.
Maklumat tersebut merinci empat tuntutan utama yang ditujukan ke pemerintah pusat dan DPR RI, yaitu pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, pengesahan revisi KUHP, pengusutan kasus Affan secara terbuka dan adil, serta dukungan pada reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Selain itu, DPRD Jabar juga mengajukan enam rekomendasi untuk pemerintah daerah. Di antaranya menjamin kebebasan beribadah secara menyeluruh, menangani pengangguran dan masalah ketenagakerjaan, memberantas premanisme dan pungutan liar, mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran, serta memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja informal.
Bucky juga menyoroti kasus meninggalnya Affan Kurniawan sebagai perhatian utama, meminta Mabes Polri mengusut tuntas dan memberi sanksi tegas kepada oknum aparat yang terlibat. “Penanganan ini harus setransparan mungkin agar keadilan dirasakan oleh keluarga korban,” katanya.
Maklumat resmi ini kemudian akan segera dikirimkan ke DPR RI dan pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi rakyat Jawa Barat yang perlu segera mendapat perhatian dan tindak lanjut. Seluruh ketua fraksi DPRD Jabar berkomitmen memperjuangkan isi maklumat ini melalui jalur politik partai masing-masing.
Langkah tegas DPRD Jawa Barat ini menunjukkan respons cepat terhadap keresahan publik sekaligus dorongan untuk perbaikan hukum dan sosial yang lebih baik di tingkat nasional dan daerah.
