JABARTRUST.BANDUNG, – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa rencana aksi demonstrasi para pelaku usaha perjalanan wisata akhirnya dibatalkan setelah mereka mengadakan pertemuan dan mendapatkan penjelasan langsung. Meski begitu, Dedi tetap teguh pada pendiriannya untuk menolak pelaksanaan study tour di kalangan sekolah.
“Saya mohon maaf jika ada yang menyebut saya sebagai politik populis, tapi saya punya prinsip yang kuat. Kalau sudah menjadi pikiran dan orientasi saya, saya akan konsisten menjalankannya,” ujar Dedi dalam acara PKS Jawa Barat di Soreang, Minggu (24/8/2025).
Dedi mengungkapkan alasannya menolak study tour karena kegiatan tersebut selama ini lebih banyak dianggap sebagai piknik yang membebani guru dan masyarakat. Ia menyoroti bahwa banyak orang harus meminjam uang untuk biaya acara tersebut, yang memberatkan keluarga berpenghasilan rendah di pedesaan.
“Studitur itu judulnya belajar, tapi isinya piknik. Guru jadi sasaran kritik karena dianggap tidak serius,” kata Dedi.
Pertemuan dengan para pelaku usaha wisata membuat rencana demo yang sedianya berlangsung Senin (25/8/2025) dibatalkan. Dedi pun menghargai keputusan tersebut.
Walau mungkin berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan, Gubernur tetap yakin bahwa anak sekolah tidak boleh dijadikan objek wisata dan pengelolaan pariwisata harus diperbaiki. “Jangan sampai anak sekolah menjadi objek kepariwisataan, tapi mari kita benahi manajemen dan infrastruktur pariwisata,” jelasnya.
Dedi mencontohkan sejumlah masalah di tempat wisata yang harus segera diperbaiki, seperti parkir liar, tarif tiket ganda, dan perlakuan tidak menyenangkan kepada pengunjung di warung-warung sekitar destinasi wisata.
Ia juga menargetkan peningkatan jumlah wisatawan dari luar Jawa Barat, dengan mengelola sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat.
Sebelumnya, para pelaku pariwisata memang sempat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate dan memblokade jalan layang Mochtar Kusumaatmadja pada Juli 2025, menuntut pencabutan larangan study tour yang tertuang dalam surat edaran gubernur.
