iJabartrust.id, Tasikmalaya – Baru menjabat kurang dari 100 hari, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin (CNY) sudah menghadapi sorotan tajam. Ia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Muda Tasikmalaya pada Jumat, 19 Oktober 2025.
Laporan tersebut menyoroti dugaan tindak pidana korupsi dalam kebijakan cut off sejumlah program pembangunan pada tahun anggaran 2025. Ketua Jaman Muda Tasikmalaya, Fadlan Syahrizal, menyebut kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor 0004 Tahun 2025 yang dianggap merugikan banyak pihak.
“Saya satu-satunya yang berani melaporkan Bupati Cecep ke KPK. Kebijakan cut off ini merugikan masyarakat dan terindikasi tindak pidana korupsi,” ujar Fadlan.
Salah satu kasus yang dipersoalkan adalah proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Tanjungjaya. Proyek dengan nilai awal Rp700 juta disebut-sebut dihentikan, lalu dialihkan ke pihak lain yang dekat dengan bupati dengan nilai kontrak melonjak menjadi Rp1,4 miliar tanpa melalui lelang resmi.
Selain itu, Fadlan menuding kebijakan cut off dijadikan alat pemerasan. Kontraktor, kata dia, diminta menyetor sekitar 3 persen dari nilai kontrak agar pembayaran proyek bisa cair. Ia bahkan menyebut adanya bukti berupa permintaan uang ratusan juta rupiah yang terkait proyek pengadaan sapi.
“Kasus sapi itu ada permintaan uang Rp126 juta. Itu jadi bukti tambahan bahwa ada dugaan penyalahgunaan wewenang. KPK harus turun ke Tasikmalaya,” tegasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Cecep Nurul Yakin mengaku belum menerima informasi resmi. Ia menegaskan, kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami berikhtiar menjalankan APBD seefektif mungkin. Tidak ada beban anggaran di luar kemampuan,” kata Cecep.
