Kota Bandung kembali menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Meski kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah mulai tumbuh, komunikasi pemerintah yang kurang efektif dan penggunaan istilah-istilah teknis membuat pesan penting ini sulit dipahami oleh masyarakat. Padahal, komunikasi yang jelas dan tepat sasaran sangat krusial untuk mengubah gaya hidup masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengungkapkan bahwa dari 1.560 Rukun Warga (RW) di Bandung, baru sekitar 400 RW yang berstatus bebas sampah. Target pemerintah kota adalah meningkatkan jumlah RW bebas sampah menjadi 500 pada akhir Juni 2025, 1.000 RW pada akhir tahun 2025, dan seluruh kawasan Bandung bebas sampah pada tahun 2026.
Fenomena darurat sampah ini bukan hal baru, melainkan masalah sistemik yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir. Urbanisasi yang pesat, perubahan gaya hidup masyarakat, dan bertambahnya jumlah penduduk menjadi faktor utama yang memperparah kondisi ini.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa volume sampah nasional terus meningkat, mencapai 40,1 juta ton pada tahun 2023. Sampah sisa makanan atau organik mendominasi dengan porsi 39,62 persen, diikuti sampah plastik sebesar 19,15 persen atau sekitar 7,6 juta ton.
Di Bandung sendiri, produksi sampah diperkirakan mencapai 1.700 ton per hari pada tahun 2025, dengan sampah makanan mampu menampung lebih dari 50 persen dari total tersebut. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang menjadi lokasi pembuangan sampah utama kini sudah melebihi kapasitas, mengancam kawasan Cekungan Bandung secara keseluruhan.
Sampah organik yang membusuk di TPA menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang sangat berbahaya dan mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan sampah organik harus menjadi prioritas utama.
Menangapi kondisi ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah pada 24 Desember 2024. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No 2/2024 menegaskan bahwa pengelolaan sampah organik harus dilakukan sejak di sumbernya, yaitu di hulu.
Bandung pun didorong untuk mengadopsi konsep Zero Organic Waste, yaitu meminimalkan dan mengolah sampah organik agar tidak dibuang ke TPA atau dibakar. Pendekatan ini mencakup pemulihan dan pengolahan sampah secara berkelanjutan dengan mengurangi limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
Beberapa metode pengelolaan sampah organik yang dapat diterapkan di Bandung antara lain:
- Pengomposan Tradisional: Proses alami di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik menjadi kompos yang kaya nutrisi untuk tanah.
- Vermikompos: Pengomposan menggunakan cacing tanah untuk mempercepat dekomposisi bahan organik.
- Pemanfaatan Larva Black Soldier Fly: Larva lalat ini mampu mengubah sampah organik menjadi protein yang dapat digunakan sebagai pakan ternak atau bahan industri lainnya.
Selain itu, pengurangan sampah organik di tingkat rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat melalui praktik pengelolaan limbah berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk mendukung keberhasilan program ini.
Aktivis lingkungan menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif dalam mengatur kuota sampah yang boleh dibuang ke TPA dan memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Saat ini, Kota Bandung masih menghadapi tumpukan sampah sekitar 37.000 ton akibat pengurangan kiriman ke TPA Sarimukti. Hal ini menegaskan urgensi tindakan cepat dan inovatif dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah organik.
