JABARTRUST.BANDUNG, – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengambil langkah strategis dengan mewajibkan 33 sekolah tingkat TK, SD, dan SMP melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Senin, 1 September hingga Rabu, 3 September 2025. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi dampak demonstrasi yang berpotensi mengganggu keselamatan peserta didik serta menghindarkan mereka dari keterlibatan dalam aksi massa.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan kebijakan diambil berdasarkan evaluasi situasi dan pengalaman demonstrasi sebelumnya yang mengganggu keamanan di beberapa titik strategis kota. “Kami sudah berkonsultasi dengan Pak Wali Kota untuk menentukan langkah terbaik. Prioritas utama adalah keselamatan peserta didik, meskipun kegiatan belajar pada hari-hari sebelumnya masih berjalan normal,” ujarnya di Bandung, Senin (1/9/2025).
Dari sekitar 1.300 sekolah di Kota Bandung, tercatat 33 sekolah yang berlokasi di wilayah rawan aksi unjuk rasa diwajibkan menjalankan PJJ selama tiga hari tersebut. Sedangkan sekolah lain diberikan fleksibilitas untuk memilih antara melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PJJ, tergantung situasi di lapangan. “Kepala sekolah dapat mengambil langkah antisipasi jika daerahnya menjadi jalur atau tempat berkumpulnya massa. Siswa diharapkan tidak keluar lingkungan sekolah atau ikut aksi di jalan,” tegas Asep.
Selain menjaga keamanan, kebijakan ini juga bertujuan mencegah pelajar, terutama anak SMP, terlibat dalam demonstrasi yang substansinya belum tentu mereka pahami. “Kami khawatir anak-anak ikut-ikutan turun ke jalan hanya karena rasa penasaran tanpa mengetahui tujuan sesungguhnya,” tambah Asep.
Selama masa PJJ, Disdik meminta para kepala sekolah mengawasi siswa agar tetap fokus belajar di rumah dan tidak berkeliaran di luar. Evaluasi akan dilakukan setelah tiga hari, dan pembelajaran tatap muka akan kembali diberlakukan apabila kondisi dinilai aman.
Asep Saeful Gufron juga menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun menekankan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi yang belum bisa mereka pahami. “Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara, namun jangan sampai melibatkan anak-anak yang belum paham isu. Niat baik menyuarakan aspirasi jangan sampai ternoda oleh tindakan yang tidak semestinya,” jelasnya.
Pemkot Bandung berharap unjuk rasa berikutnya tidak mengganggu proses pembelajaran sehingga para siswa bisa kembali belajar dengan tenang dan nyaman.
